Marak Praktek Mafia Tanah, Ahli Hukum Sebut Makin Menggila

Terkini.id, Tangerang – Praktek mafia tanah kian menjadi perbincangan publik. Bahkan, akhir-akhir ini kasus mafia tanah di Pantura, Kabupaten Tangerang, Banten, tak luput jadi sorotan.

Sorotan praktek kasus mafia tanah tersebut datang salah satunya dari Prof. Dr Darwin Ginting, SH., MH.,S.p.N, Sabtu 24 Juli 2021.

Dosen Pascasarjana Sekolah Tinggi Hukum Bandung (STHB) dan Universitas Parahyangan (Unpar), itu menilai reforma agraria dalam memberantas kasus itu dianggap belum terlaksana.

“Reforma Agraria yang dicita-citakan untuk memberantas ‘tuan-tuan tanah’ belum terlaksana dengan baik,” terang, Darwin Ginting melalui keterangan tertulis yang berhasil diterima Terkini.id.

“Semakin tahun praktik mafia tanah di Indonesia, tak terkecuali di wilayah Pantura, Kabupaten Tangerang, malah makin menggila untuk melanggengkan kekuasaan para mafia tanah tersebut,” ujarnya.

Darwin menjelaskan, dalam melihat persoalan itu pihaknya mengaku sudah lama melakukan pemantauan. Menurut dia, sudah lebih dari 16 tahun dirinya melalukan itu dengan  berkeliling ke seluruh wilayah di Indonesia.

“Saya melihat walau sudah ada Reforma Agraria, para tuan-tuan tanah bukannya menghilang. Justru praktik mafia tanah di Indonesia sudah sangat menggila. Bahkan ada tuan tanah yang menguasai lahan hingga ribuan hektar,” ujarnya.

Meski begitu, Wakil Ketua Tim Pakar Pengurus Pusat Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), itu menilai maraknya praktik mafia tanah terjadi karena para pelaku telah berkolaborasi dengan oknum-oknum penegak hukum.

“Oknum di kepolisian, oknum pejabat Kejaksaaan dan Pengadilan, serta oknum-oknum pejabat penting yang memegang kebijakan di pemerintahan dan pertanahan,” tutur Darwin.

Dengan demikian, Darwin berpendapat bahwa dalam memberantas mafia tanah, kata dia, tidaklah gampang. Dia meyakini, perlu adanya sinergitas dan komitmen bersama antara pihak Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman dan Pemerintah.      

“Mafia tanah itu tidak terlihat namun dia ada. Mereka berkolaborasi dengan berbagai oknum-oknum pejabat karena praktik mafia tanah ini tentunya tidak bisa berjalan sendiri,” beebernya.

Sementara, Ketua Forum Korban Mafia Tanah Indonesia (FKMTI), Kendi Budiharjo menjelaskan, bahwa korporasi dan pihak asing telah menguasai tanah sekitar 80 persen lebih di Indonesia.

“Seluruh luas daratan di Indonesia yang mencapai 1.919.440 km² lebih, dari 80 persennya telah dikuasai oleh korporasi. Bahkan 13 persen lahan dari 80 persen tersebut telah dikuasai oleh pihak asing,” jelas Kendi Budiharjo.

“Dengan kondisi banyaknya lahan yang telah dikuasai oleh korporasi bahkan pihak asing tersebut, maka bisa saya tegaskan tidak ada lagi kedaulatan Indonesia atas lahannya,” ucapnya.

Menurut Budi, saat ini banyak warga yang harus kehilangan aset tanah miliknya. Praktik-praktik mafia tanah, kata dia, telah mendapat bantuan dari para oknum pejabat. 

Bahkan menurut Budi, dengan dukungan oknum-oknum pejabat tidak sedikit warga yang  telah memiliki sertifikat tanah  harus kehilangan hak atas lahanya karena dirampas oleh mafia tanah. 

Maka dengan kondisi tersebut, dirinya menyebut para pejabat yang berkolaborasi untuk melancarkan praktik mafia adalah mereka yang anti Pancasila. Dia menyebut, mereka yang harus mendapatkan hukuman seberat-beratnya karena telah merampas lahan milik masyarakat Indonesia. 

“Para pejabat yang membantu praktik mafia tanah ini lah para penghianat bangsa sesungguhnya yang layak dihukum mati,”tegas Budi.

Disisi lain, Pengamat Politik serta Komunikolog, Tamil Selvan  menyarankan agar para korban mafia tanah dapat bersatu dalam memperjuangkan hak atas lahanya.  

Bahkan menurut Tamil jika perlu mereka melakukan gugatan kepada Badan Pusat Pertanahan (BPN) yang telah mengeluarkan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) sertifikat di atas lahan milik warga. 

“Patut pertanyakan apakah keluarnya NIB bahkan sertifikat di atas lahan milik warga ini unsur ketidaksengajaan atau memang pesanan dari para mafia tanah,”ujar Tamil.

Selain itu Tamil juga mempertanyakan kinerja BPN dengan adanya penguasaan lahan yang sangat besar oleh seseorang. Padahal jelas dalam UU Agraria ada batasannya terlebih di lokasi-lokasi padat penduduk. 

“Terlepas itu hasil merampas atau membeli, bagaimana bisa di empat kecamatan di wilayah Pantura, Tangerang, ada beberapa nama yang mampu menguasai hingga ratusan hektar lahan,” terangnya.

“Dan, itu muncul di website resmi BPN. Ini yang harus kita pertanyakan kepada BPN terkait penegakan UU Agraria,” pungkas Tamil. (Don).

Bagikan