THR Boleh Ditunda dan Dicicil Perusahaan Yang Kesulitan Bayar, Namun Wajib Dialog Dengan Pekerja

Terkini.id, Tangsel – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah akhirnya membolehkan perusahaan yang kesulitan membayar THR untuk mencicil atau menundanya di lain waktu.

Keputusan itu ada dalam Surat Edaran (SE) Menaker soal THR di tengah pandemi Corona (COVID-19).

SE tersebut bernomor M/6/HI.00.01/V/2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2020 di Perusahaan Dalam Masa Pandemi Corona Virus Desease 2019 (COVID-19).

Baca Juga: Pokdarkamtibmas Kelurahan Kapuk Gelar Halal Bihalal Teguhkan Komitmen Bantu Kamtibmas

“Jadi memang kami apresiasi Ibu Menaker, paling tidak sudah mengeluarkan surat edaran untuk bisa mengatasi isu THR ini. Namun memang karena surat edaran ya, bentuknya lebih sebagai imbauan, imbauan kepada perusahaan dan pekerjanya untuk lebih berdialog untuk bisa mencapai kesepakatan,” kata Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani saat dihubungi detikcom, Jumat 8 Mei 2020.

Walaupun secara hukum SE tersebut lebih sebagai arahan dari pemerintah agar pengusaha dan buruh bisa berdialog, jadi bukan sebagai hukum yang mengingat.

Baca Juga: Dinyatakan Aman, Aeon Mall BSD Kembali Buka Hari Ini

Mentri menambahkan, karena posisinya hanya sebagai imbauan, ketika buruh menolak pembayaran THR dicicil maupun ditunda maka bisa ditempuh langkah-langkah sebagaimana yang sudah diatur.

“Kalau buruh menolak berarti harus tetap ikuti aturan kan melalui pengadilan hubungan industrial,” tambahnya.

Melalui SE ini paling tidak ada arahan yang jelas dari Pemerintah untuk dunia usaha menyikapi permasalahan THR ini.

Baca Juga: Siang Ini, PDI Perjuangan Akan Umumkan Klaster Kedua Paslon Yang...

Selain itu, berdasarkan SE THR Menaker juga meminta Gubernur memastikan seluruh perusahaan membayar THR sesuai aturan ketenagakerjaan yang berlaku.

Apabila perusahaan menyatakan sulit membayar THR maka harus ada proses dialog antara pihak pengusaha dan para pekerja/buruh, dengan dilandasi rasa kekeluargaan dan informasi yang utuh tentang kondisi keuangan perusahaan terkini.

Berdasarkan dialog tersebut, pengusaha dan para pekerja/buruh dapat menyepakati beberapa hal.

Pertama, bila perusahaan tidak dapat membayar THR secara penuh pada waktu yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka pembayaran THR dapat dilakukan secara bertahap.

Kedua, bila perusahaan ternyata tidak mampu membayar sama sekali THR pada waktu yang ditentukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pembayaran THR dapat ditunda sampai dengan jangka waktu tertentu yang disepakati bersama.

Ketiga, soal waktu dan tata cara pengenaan denda keterlambatan pembayaran THR keagamaan diatur juga.

Bagikan